Jejakkriminalnews-lubuklinggau | Proyek pembangunan inclinator di Kawasan Bukit Sulap, Lubuklinggau, kembali menjadi sorotan setelah media naskahrakyat.com menerbitkan berita berjudul “Ide Gila, Membuat Inclinator, Kadis PUPR Lempar Tanggung Jawab.”


Menanggapi hal ini, Ketua DPC PROJAMIN MLM, Saiful, menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya tidak menjadi ajang saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Menurutnya, proyek tersebut merupakan bentuk kegagalan perencanaan kebijakan stakeholder Pemerintah Kota Lubuklinggau sebelumnya. “Seharusnya ini dijadikan pelajaran berharga, agar ke depan, kebijakan yang diambil lebih memperhatikan skala prioritas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran diduga tanpa asas manfaat,” tegasnya. (14/3)


Saiful juga mengkritisi pola pikir para pemangku kebijakan yang dinilainya kurang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Hilangkan mindset pembangunan yang asal-asalan, utamakan skala prioritas yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.


Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau pada Senin (17/03). Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan pendapat terkait sejumlah proyek yang diduga terbengkalai dan merugikan keuangan negara, di antaranya pembangunan inclinator di Bukit Sulap, proyek Sport Center Stadion Silampari, rehabilitasi Lapangan Merdeka, serta proyek rehabilitasi GOR Megang yang dinilai dikerjakan asal-asalan.


Sementara itu, Galsa, selaku koordinator lapangan aksi damai, berharap agar kepemimpinan Wali Kota Lubuklinggau yang baru lebih selektif dalam memilih kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jangan sampai pejabat yang menduduki posisi strategis tidak memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang memadai. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan umum,” ujarnya.


Polemik inclinator Bukit Sulap ini pun berpotensi menjadi perhatian nasional, mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan, namun hingga kini manfaatnya masih dipertanyakan. Masyarakat pun menanti langkah tegas dari pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan proyek mangkrak yang dianggap merugikan keuangan negara. (Fs)